PDIP Ungkap Hutang Pembangunan JIS Capai Ratusan Miliar
- Istimewa
Cianjur – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru-baru ini mengungkit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang menggunakan dana PEN. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyinggung cicilan yang harus dibayarkan JIS tiap tahunnya.
Bahkan dia mengungkapkan hutang Pemprov DKI ke pemerintah pusat sebagai PEN hampir mangkrak senilai Rp 1,182 miliar per 24 September 2020 sebagai pinjaman I.
Gilbert juga menjelaskan terkait pinjaman II senilai Rp 2,460 miliar per 23 September 2021. Sehingga total pinjamannya Rp 3,642 miliar.
"Pemerintah pusat memberi kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok (bunga 0 persen) untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun (setelah dikurangi subsidi 2,59 persen dari bunga seharusnya 8,25 persen) dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II," kata Gilbert dikutip VIVA Bandung pada Jum'at (14/7/2023).
Gilbert mengatakan cicilan Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun secara kasar Rp 543,9 miliar dan Rp 307,5 miliar 3 tahun berikutnya di luar bunga dan operasional Rp 80 miliar per tahun.
Rumput JIS
- Jurnal Media Indonesia
"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua gubernur lagi (Pj Gubernur dan Gubernur hasil Pilkada 2024). Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari Rp 623,9 M dan Rp 387,5 M untuk 3 tahun berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non olahraga," tuturnya.
Gilbert menilai revitalisasi JIS seharusnya mendapat dukungan dari banyak pihak. Dia mengatakan jangan sampai ada yang merasa menjadi korban akibat renovasi tersebut.
"Yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai di samping penghamburan APBD untuk Formula E, penebangan dan pembangunan di Monas, sumur resapan yang tidak berfungsi, jalur sepeda yang tidak berfungsi dan berbagai proyek lainnya yang tidak rasional," pungkasnya.
