Soal Dugaan Penyimpangan Ponpes Al Zaytun, Polri: Nanti Kita Tanyakan Dulu

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan
Sumber :
  • VIVA.co.id

Cianjur – Dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat tengah ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar itu kerap kali menuai kontroversi. 

Diduga Selingkuh, Azizah Salsha Laporkan Penyebar Hoaks ke Bareskrim Polri

Mulai dari mencampurkan sholat perempuan dan laki-laki, menyebut Al-Quran bukan Kalamullah, dan diduga memperolehkan zina karena dosanya bisa ditebus dengan uang.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan buka suara. Menurutnya, kepolisian harus mengecek terlebih dahulu terkait pondok pesantren tersebut. 

Mahfud MD Lepas Jabatan Menkopolhukam, Ono Surono: Jangan Biarkan Kekuasaan Merusak Demokrasi

“Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ. Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu ya,” kata Ramadhan di Mabes Polri pada Kamis (23/6/2023).

Karena itu, Ramadhan mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Taruna Merah Putih Jabar Siap Jadi Gladiator Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024

“Nanti kita tanyakan dulu,” ujarnya.

Ponpes Al Zaytun

Photo :
  • viva.co.id

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin buka suara soal dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat. Dikatakan, pemerintah akan melakukan kajian-kajian terlebih dulu terhadap keberadaan pondok pesantren tersebut.

Bahkan, Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk turun tangan langsung terkait Pesantren Al Zaytun ini.

“Tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dan juga Kementerian Agama, saya minta untuk ditindaklajuti,” kata Ma’ruf dikutip pada Rabu, 21 Juni 2023.

Ia mengatakan pemerintah tentu akan meminta pandangan-pandangan dari berbagai kalangan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya.

“Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan, saya dengar dari NU Jawa Barat, Persis, dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil,” pungkasnya.