Terungkap Hutang Pembangunan JIS Capai Ratusan Miliar, Ini Kata PDIP
- tvOneNews
Cianjur – Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) disebut-subut menggunakan dana PEN. Hal itu mendapat sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru-baru ini.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut, hutang Pemprov DKI ke pemerintah pusat sebagai PEN hampir mangkrak senilai Rp 1,182 miliar per 24 September 2020 sebagai pinjaman I.
Sedangkan terkait pinjaman II, kata Gilbert, utang Pemprov DKI ke pemerintah pusat senilai Rp 2,460 miliar per 23 September 2021. Sehingga total pinjamannya Rp 3,642 miliar
"Pemerintah pusat memberi kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok (bunga 0 persen) untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun (setelah dikurangi subsidi 2,59 persen dari bunga seharusnya 8,25 persen) dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II," kata Gilbert seperti dikutip VIVA Bandung pada Jum'at (14/7/2023).
Menurut Gilbert, cicilan Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun secara kasar Rp 543,9 miliar dan Rp 307,5 miliar 3 tahun berikutnya di luar bunga dan operasional Rp 80 miliar per tahun.
Jakarta International Stadium (JIS)
- Istimewa
"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua gubernur lagi (Pj Gubernur dan Gubernur hasil Pilkada 2024). Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari Rp 623,9 M dan Rp 387,5 M untuk 3 tahun berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non olahraga," ucap Gilbert.
Tak hanya itu, Gilbert menganggap perencanaan renovasi JIS seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dia juga mewanti-wanti jangan sampai ada yang merasa menjadi korban akibat renovasi stadion kelas internasional tersebut.
"Yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai di samping penghamburan APBD untuk Formula E, penebangan dan pembangunan di Monas, sumur resapan yang tidak berfungsi, jalur sepeda yang tidak berfungsi dan berbagai proyek lainnya yang tidak rasional," tandasnya.
