Ustaz Abdul Somad Kecam Pemilik Ponpes Al-Zaytun: Mesti Ditangkap Antek..
- Berbagai Sumber
Cianjur – Ideologi Panji Gumilang terkesan sesat dan permanent. Semua fatwanya banyak yang menyimpang dari ajaran Islam.
Konkretnya ialah saat dirinya memperbolehkan santrinya berzina asalkan ada uang sebagai ganti dosa zina, bahkan yang terakhir menyinggug soal komunisme.
Ustaz Abdul Somad, juga dikenal sebagai UAS, sangat marah ketika mendengar bahwa diduga ada ajaran aliran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Uas dan panji Gumilang
- -
Melalui video ceramahnya, UAS menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ajaran yang diberikan oleh pondok pesantren tersebut.
"Itu salah Yahudi bodoh!," kata UAS kesal.
Selain itu UAS juga meminta pihak kepolisian untuk segera mengamankan Panji Gumilang pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun.
"Udah dapat videonya? Saya sudah dapat. Ini orang musti ditangkap ini, antek Yahudi," lanjutnya.
UAS juga heran mengapa masih ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren untuk belajar.
UAS juga mengimbau orang-orang untuk lebih selektif saat memilih tempat untuk memberikan ilmu agama yang tepat kepada anak-anak mereka.
"Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula, Tuan Syekh-nya, di depan santri di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Haveno, shaloom aleichem," sambungnya.
Sebaliknya, Gubernur Ridwan Kamil telah membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki perdebatan di Pondok Pesantren Al Zaytun.
Setelah rapat khusus dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, MUI, Kemenag, ormas Islam, dan ulama, tim itu dibentuk.
"MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah rapat, kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayun, beri ruang itu dulu," papar Ridwan Kamil pada Senin (19/6) mengutip Viva Co.id
Jika dalam pemeriksaannya tim investigasi menemukan pelanggaran baik dari sisi agama maupun hal lain, Pondok Pesantren Al-Zaytun siap ditindak hukum.
"Nanti kita lihat hasilnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum," lanjut pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
