Respons Kepuasan Publik KDM Ono Surono Ingatkan Perhatian Sektor Ekonomi
BANDUNG, – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono turut merespon terkait hasil survei kepuasan publik kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pihaknya mengingatkan terkait pergerakan sektor ekonomi.
Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menguraikan, secara umum berarti ada respon positif dari masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan khususnya Gubernur Dedi Mulyadi.
Hal itu terlihat dengan data kepuasan yang sampai 95 persen lebih.
"Bersyukur juga tentunya, karena pemerintah daerah itu terdiri dari Gubernur dan DPRD juga. Ini jadi satu kesatuan dalam hal memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” terangnya, Selasa (17/2).
Namun Ono tetap memberikan sejumlah catatan. Menurutnya berbagai persoalan masih belum tuntas di Jawa Barat. Khususnya di sektor ekonomi.
Hal itu dikuatkan dari hasil survei juga yang mencatat performa kepuasan di berbagai aspek ekonomi atau kemiskinan yang tak semoncer di bidang infrastruktur.
Bagi Ono, hal itu wajar terjadi karena sudah cukup nampak dari rancangan prioritas pembangunan yang disusun antara DPRD dan Gubernur.
Termasuk dalam hal prioritas anggaran.
Di 2025, pemerintah daerah lebih fokus dalam hal pembangunan infrastruktur.
Mulai dari jalan, jembatan hingga soal penerangan jalan umum. Termasuk infrastruktur dasar di bidang pendidikan.
Dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 lalu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak perekonomian juga mendapat porsi anggaran tidak lebih banyak dari OPD yang menangani infrastruktur.
Ono menerangkan, pada 2026 ini porsi itu sudah mulai sedikit bergeser.
Artinya sektor ekonomi sudah mulai diperhatikan. Walau memang program infrastruktur masih menjadi prioritas.
“Di 2026 sudah ada pergeseran. APBD juga diarahkan membantu kota kabupaten hingga desa. Seperti membangun jalan desa jalan tani. Ini juga untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ono menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas kinerja dan implementasi program Pemerintah Daerah.
Agar beberapa program bisa tepat sasaran.
Misalnya saja soal penyerapan tenaga kerja. Saat ini sudah ada aplikasi Nyari Gawe.
Namun DPRD akan memastikan betul apakah warga sekitar perusahaan bisa mendapat prioritas dalam hal penyerapan tenaga kerja.
