Nelayan Indramayu Kecewa Soal Kebijakan Pengisian BBM, Ono Surono Minta Ini ke KKP dan BPH Migas
- Istimewa
"Namanya sistem Microsite yang didaftarkan barcodenya akan diverifikasi kepusat dgn SLA tiga hari sejak didaftarkan, aturan tanpa sosialiasi ke bawah berdampak pada keberlangsungan nelayan melaut menangkap ikan akan menjadi terhambat, apalagi nelayan yang melautnya harian," ungkapnya
Pihaknya berharap, agar ada sosialisasi lebih dahulu, kemudian ada masa transisinya dan SPBUN tetap dapat beroperasi.
"Namun untuk membendung keresahan nelayan kecil saya langsung berkoordinasi dengan pejabat pertamina di Kota Tegal, saya sampaikan kalau SPBUN tidak beroperasi selama beberapa hari, nelayan dengan tidak melaut kemudian berkumpul dan lapar maka yang akan terjadi kemungkinan keresahan dan bisa saja berdemo," tandasnya
Ia menegaskan, jika aturan pertamina kemudian menambah beban dengan berbagai persyaratan yang nelayan sendiri belum siap, sekiranya jangan dipaksakan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta KKP dan BPH Migas menunda peraturan baru BBM subsidi nelayan, karena banyaknya keluhan dan masalah di bawah, terutama bagi nelayan kecil.
Oleh karena itu, Ia menegaskan bahwa peraturan baru itu mesti mendapat pengawasan. Penerapan kebijakan tersebut harus memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan.
"Kenapa kemudian kita meminta agar menunda peraturan baru dari KKP dan BPH Migas terkait subsidi nelayan ini, ya tentunya karena sosialisasi ini belum menyeluruh dilakukan dan informasinya pun belum diterima oleh nelayan juga pelaku usaha perikanan tangkap," terangnya
