Mahfud MD Lepas Jabatan Menkopolhukam, Ono Surono: Jangan Biarkan Kekuasaan Merusak Demokrasi
Cianjur – Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Keputusan ini mendapat dukungan dari Ono Surono, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Barat.
Ono menilai, Mahfud MD telah menunjukkan sikap yang berintegritas dan menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia.
Ia mengingatkan, kekuasaan tidak boleh ikut campur dalam proses pemilu yang harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.
"Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa pemilu harus jurdil bebas dan rahasia. Sehingga siapapun yang berada dikekuasaan harus dibatasi apabila mempunyai kepentingan politik," ujar Ono, anggota Komisi IV DPR RI, saat dihubungi media, Rabu (31/1).
Ono menyoroti, Presiden Jokowi seolah-olah tidak peduli dengan aturan tersebut. Ia malah menunjukkan bahwa kekuasaan bisa seenaknya bermain di wilayah pemilu yang akan merugikan demokrasi.
Ono memberikan beberapa contoh, seperti adanya peraturan yang membolehkan calon yang ikut pemilu tidak perlu mundur dari jabatannya asalkan cuti atau berkampanye di luar jam kerja.
Namun, di lapangan, banyak calon yang memanfaatkan jabatannya untuk mendulang suara.
"Belum lagi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya. Sehingga kondisi saat ini, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang muter-muter mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan pemilu 2024," paparnya.
Salah satu contohnya, kata Ono, adalah Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif.
"Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk," ungkapnya.
Selain itu, Ono juga menyoroti program bansos yang penyalurannya dipercepat, bahkan Presiden sendiri yang ikut membagikan bersama operasi pasar.
"Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja Presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai wapres," ujar Ono.
Oleh karena itu, Ono mengapresiasi langkah yang diambil oleh Mahfud MD untuk mundur dari kabinet. Ia berharap, hal ini bisa menjadi pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu 5 tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik.
Dari dan untuk Rakyat, Rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat.
"Semoga saja, Presiden Jokowi segera bisa menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya," tandasnya
Cianjur – Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Keputusan ini mendapat dukungan dari Ono Surono, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Barat.
Ono menilai, Mahfud MD telah menunjukkan sikap yang berintegritas dan menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia.
Ia mengingatkan, kekuasaan tidak boleh ikut campur dalam proses pemilu yang harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan rahasia.
"Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa pemilu harus jurdil bebas dan rahasia. Sehingga siapapun yang berada dikekuasaan harus dibatasi apabila mempunyai kepentingan politik," ujar Ono, anggota Komisi IV DPR RI, saat dihubungi media, Rabu (31/1).
Ono menyoroti, Presiden Jokowi seolah-olah tidak peduli dengan aturan tersebut. Ia malah menunjukkan bahwa kekuasaan bisa seenaknya bermain di wilayah pemilu yang akan merugikan demokrasi.
Ono memberikan beberapa contoh, seperti adanya peraturan yang membolehkan calon yang ikut pemilu tidak perlu mundur dari jabatannya asalkan cuti atau berkampanye di luar jam kerja.
Namun, di lapangan, banyak calon yang memanfaatkan jabatannya untuk mendulang suara.
"Belum lagi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya. Sehingga kondisi saat ini, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang muter-muter mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan pemilu 2024," paparnya.
Salah satu contohnya, kata Ono, adalah Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politik karena anaknya mencalonkan anggota legislatif.
"Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk," ungkapnya.
Selain itu, Ono juga menyoroti program bansos yang penyalurannya dipercepat, bahkan Presiden sendiri yang ikut membagikan bersama operasi pasar.
"Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja Presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai wapres," ujar Ono.
Oleh karena itu, Ono mengapresiasi langkah yang diambil oleh Mahfud MD untuk mundur dari kabinet. Ia berharap, hal ini bisa menjadi pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu 5 tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik.
Dari dan untuk Rakyat, Rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat.
"Semoga saja, Presiden Jokowi segera bisa menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya," tandasnya