Komisi V DPRD Jabar Soroti Gagalnya Sistem PCMB 2026

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung
Sumber :
  • Foto:ist

BANDUNG,- Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti tajam kisruh pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 yang diwarnai berbagai gangguan teknis. 

img_title Jabar-Selangor Perkuat Kolaborasi Bisnis, SIBS ASEAN 2026 Resmi Dibuka di Bandu

Anggota legislatif menilai carut-marut yang terjadi bukan terletak pada konsep pemetaannya, melainkan pada kelemahan supporting system (sistem penunjang) yang tidak siap.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung menyatakan, program PCMB sebenarnya memiliki tujuan baik untuk memetakan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Namun, kegagalan sistem digital di lapangan justru memicu reaksi negatif dari publik.

img_title Ono Surono Tegaskan Isu Ganti Nama Jawa Barat Bukan Inisiatif DPRD

"Problemnya sebenarnya bukan di pemetaannya, problemnya ada di supporting system-nya. Sistemnya yang tidak support sehingga kemudian banyak kejadian seperti error, tidak bisa diakses, loading terus-terusan, hingga angka yang tiba-tiba naik turun," ujar Yomanius.

Yomanius menegaskan, infrastruktur teknologi seharusnya hadir sebagai alat untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menjadi penghambat yang membingungkan para orang tua calon murid baru.

img_title DPRD Jabar Targetkan Pembahasan Ranperda P2APBD 2025 Rampung Sesuai Jadwal

"Artinya, sistem itu tidak men-support bagaimana kemudian menjadi alat untuk memperlancar, bukan menghambat. Jangan sampai terkesan kembali menghambat," katanya.

Merespons keluhan masif dari masyarakat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM langsung mengambil langkah ekstrem dengan menonaktifkan Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Suhendar. 

Pengelolaan teknis kini dialihkan sepenuhnya ke Diskominfo Jabar.

Langkah taktis yang diambil Gubernur KDM ini mendapat apresiasi dari Komisi V DPRD Jabar. 

Yomanius menilai, tindakan tegas tersebut menunjukan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga marwah dunia pendidikan di Jabar.

"Saya membaca bahwa kehadiran Pak Gubernur itu adalah atensi yang kuat terhadap upaya untuk sama-sama menjaga program pendidikan. Pak Gubernur tegas ya, akhirnya memutus rantai masalah dengan menonaktifkan kepala UPTD-nya," ucap Yomanius.

Menurut politisi Golkar tersebut, ketegasan ini penting agar publik tahu bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan bersungguh-sungguh memberikan perhatian pada masa depan anak-anak sekolah di Jabar.

Selain itu, Yomanius juga meluruskan persepsi masyarakat yang menganggap PCMB sebagai jalur pendaftaran resmi. Ia menjelaskan, PCMB merupakan langkah awal Pemprov Jabar untuk membaca peta alur pilihan siswa.

Halaman Selanjutnya
img_title