Jelang Mudik Lebaran 2026, Ineu Purwadewi Sundari Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Ineu Purwadewi Sundari (foto:ist)
Sumber :

PURWAKARTA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Purwakarta, Senin (16/3).

img_title Ineu Purwadewi Sundari Serahkan Bantuan Biskuit untuk Ibu Hamil dan Balita di Desa Cijeruk, Sumedang

Kunjungan ini bertujuan membahas target pendapatan daerah tahun 2026, dengan fokus khusus pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ineu Purwadewi Sundari menekankan pentingnya kesiapan layanan kepada masyarakat, terutama menjelang periode mudik dan Hari Raya Idul Fitri. 

img_title Serupa Tapi Tak Sama! Inilah Perbedaan Sate Maranggi Cianjur dan Purwakarta, Mana Favoritmu?

Momentum tersebut biasanya ditandai dengan lonjakan mobilitas kendaraan, yang menjadi peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Kondisi ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kita perlu memastikan pelayanan di P3DW tetap cepat, tertib, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Ineu Purwadewi Sundari.

img_title Cek Pajak Kendaraan Bermotor Lewat HP Secara Online dengan Mudah dan Cepat

Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW. 

Dengan kemudahan akses melalui platform online, seperti pembayaran pajak secara daring atau layanan terintegrasi, diharapkan proses pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih efisien. 

"Hal ini tidak hanya meningkatkan realisasi target pendapatan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap mitra kerja di bidang pendapatan daerah, guna memastikan target PAD dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat pengguna layanan.()