Ono Surono Sebut Pinjaman Daerah Rp2 Triliun Solusi Atasi Defisit TKD dan DBH Jabar
BANDUNG,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, memberikan lampu hijau terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk menopang APBD 2026.
Langkah ini dinilai sangat realistis mengingat Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Ke Dana Daerah (TKD) oleh pusat sebesar Rp2,4 triliun, belum dibayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) sejak tahun 2023, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target.
Selain itu, adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp 631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026 juga menjadi alasan utama.
Ono menjelaskan bahwa pinjaman ini diperlukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program-program yang telah disepakati dalam APBD 2026.
"Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD," ujar Ono Surono dalam keterangannya, Jumat (27/2).
Mengenai mekanisme persetujuan, Ono menyatakan bahwa pinjaman akan dibahas bersama DPRD dan memerlukan persetujuan resmi, yang kemungkinan akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa pinjaman ini tetap diperbolehkan meski APBD 2026 telah disahkan dan memiliki Perda, karena prosesnya akan mengikuti prosedur perubahan anggaran.
"Mekanisme hutang ke BJB itu nanti dibahas dengan DPRD, ada persetujuan yang pasti akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026," tambahnya.
Ono juga menjawab kekhawatiran terkait proyek-proyek yang akan dibiayai, seperti pembangunan jalan Puncak Bogor 2 dan proyek lainnya.
Menurutnya, semua proyek tersebut sudah termasuk dalam APBD 2026 dan telah dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD.
Ia menegaskan tidak ada proyek baru di luar APBD, karena pinjaman dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan.
"Semua proyek yang akan dibiayai itu memang sudah tertuang dalam APBD 2026, artinya sudah dibahas antara Gubernur dengan DPRD," cetus Ono.
