40 Ribu Warga Thailand Mengungsi Akibat Tembakan Artileri Kamboja, Situasi ASEAN Memanas

Cianjur – Situasi di ASEAN semakin memanas dengan pecahnya pertempuran Thailand dan Kamboja pada 23 Juli 2025. Bentrokan bersenjata terjadi di sepanjang perbatasan, khususnya di sekitar kompleks Candi Tamuentom yang bersejarah.

Thailand mengklaim menyerang posisi militer Kamboja setelah menuduh pasukan musuh menanam ranjau darat. Akibat ledakan ranjau tersebut, seorang prajurit Thailand dilaporkan kehilangan kaki dan mengalami cacat permanen.

Korban Sipil dan Pengungsi

Konflik ini menyebabkan sekitar 40.000 warga Thailand terpaksa mengungsi ke tempat penampungan darurat. Mereka berlindung di berbagai fasilitas umum di Provinsi Surin yang relatif aman dari serangan artileri.

Dua warga sipil dilaporkan tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan artileri Kamboja. Kondisi ini menambah daftar panjang korban yang tidak bersalah dalam konflik kedua negara.

Diplomasi yang Memburuk

Secara diplomatis, ketegangan telah mencapai titik puncak yang mengkhawatirkan seluruh kawasan. Kedua negara memanggil pulang duta besar mereka dan memutuskan hubungan diplomatik sementara.

Thailand bahkan mengusir duta besar Kamboja di Bangkok sebagai bentuk protes keras. Langkah ini menunjukkan bahwa jalan diplomasi sudah hampir tertutup rapat.

Akar Masalah Historis

Sejarah konflik Thailand-Kamboja telah berlangsung lama sejak awal 1900-an. Sengketa wilayah terkait Candi Prea Vihear menjadi pemicu utama ketegangan berkepanjangan.

Meskipun Mahkamah Internasional memutuskan candi tersebut milik Kamboja, ketidakjelasan batas wilayah sekitarnya tetap jadi masalah. Ketidakpastian ini terus menjadi sumber konflik yang berulang.

Tantangan ASEAN dan Peran Indonesia

ASEAN menghadapi ujian terberat dalam menangani konflik antar anggotanya ini. Prinsip non-interference membuat ASEAN cenderung diam meskipun Malaysia sebagai ketua menawarkan mediasi.

Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN memiliki peluang mengambil inisiatif meredakan krisis. Namun, Indonesia harus berhati-hati agar tidak melanggar prinsip non-interference yang sudah mengakar kuat.